Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) baru saja mengungkapkan data terbaru mengenai angka kemiskinan di provinsi tersebut, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan sebesar 5,26 persen pada September 2024. Angka ini mencerminkan 149,24 ribu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan data sebelumnya pada Maret 2024.
Peningkatan Kemiskinan di Kalimantan Tengah
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kalteng pada September 2024 meningkat sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan Maret 2024, yang berarti ada penambahan 3,61 ribu jiwa dalam jumlah penduduk miskin. “Peningkatan ini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang perlu segera ditangani,” ungkap Agnes saat menyampaikan data resmi di Aula BPS Kalteng pada Rabu (16/1/2025).
Garis Kemiskinan dan Kenaikan Pengeluaran per Kapita
Garis kemiskinan di Kalimantan Tengah pada September 2024 tercatat sebesar Rp 641.524 per kapita per bulan, mengalami kenaikan 2,82 persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp 623.954 per kapita per bulan. Kenaikan ini menggambarkan meningkatnya biaya hidup yang memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di daerah yang masih banyak mengalami ketimpangan ekonomi.
Kemiskinan Lebih Tinggi di Wilayah Pedesaan
Agnes juga menjelaskan bahwa meskipun ada peningkatan kemiskinan di perkotaan, wilayah pedesaan di Kalteng masih mendominasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Pada September 2024, kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 5,29 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 5,22 persen. Meskipun demikian, disparitas kemiskinan antara desa dan kota semakin mengecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kalimantan Tengah Menyusul Provinsi Lain dalam Peningkatan Kemiskinan
Kalimantan Tengah kini menjadi provinsi kelima di Indonesia yang mengalami peningkatan angka kemiskinan pada 2024. Provinsi lainnya yang juga mengalami peningkatan serupa adalah Papua Selatan, Papua, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi. Data ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan masih menjadi masalah besar di berbagai wilayah Indonesia.
Metodologi BPS dalam Mengukur Kemiskinan
BPS mengukur angka kemiskinan dengan menggunakan metodologi yang mencakup Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Indikator ini mengukur jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Konsep yang digunakan BPS adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.
Tantangan dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Tengah
Peningkatan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kalteng masih membutuhkan perhatian lebih, terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat di daerah pedesaan. Pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan data terbaru ini, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah, sehingga provinsi ini dapat mencapai kemajuan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
